PERATURAN DESA MEJING

NOMOR  02 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEJING

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJING,

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Mejing Tahun 2012 perlu didukung anggaran keuangan yang jelas;
  2. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka pengelolaan keuangan desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejing Tahun AnggaraN 2012;
Mengingat :
  1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
    1. Peraturan   Daerah Kabupaten Magelang  Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14);
      1. Peraturan   Daerah Kabupaten Magelang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);
  7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 2);
  8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang Tahun 2012
  9. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/ 9 /KEP/01/2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kebupaten Magelang Tahun 2012;
  10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor 188.4/3/KEP/03/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengundangan Peraturan Desa Dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang;
  11. Peraturan Desa Mejing Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMD)
  12. Peraturan Desa Mejing Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana pembentukan dana cadangan pemilihan kepala Desa Mejing tahun 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJING

dan

KEPALA DESA MEJING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEJING TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejing Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

  1. Pendapatan                       :                                                           Rp 225.875.000
  2. Belanja                                :                                                           Rp 230.875.000

-

(Defisit)                                   Rp                 – 5.000.000

  1. Pembiayaan
    1. Penerimaan               :                                                           Rp     5.000.000
    2. Pengeluaran              :                                                           Rp     -

-

Pembiayaan Netto                              Rp    5.000.000

Pasal 2

(1)  Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp      6.940.000
ADD sejumlah Rp    58.300.000
Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sejumlah Rp  155.635.000
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah Rp  -

(2)  Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Hasil usaha desa sejumlah Rp  -
Hasil kekayaan desa sejumlah Rp  -
Hasil swadaya dan partisipasi sejumlah Rp  -
Hasil gotong royong sejumlah Rp  -
Pendapatan lain-lain yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sejumlah

  1. Pengahasilan tanah kas bengkok
  2. Pungutan legalisasi surat-surat
Rp      6.940.000

Rp. -

(3)  Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

Bantuan Keuangan dari Pemerintah sejumlah Rp  -
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sejumlah Rp.     7.000.000
Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah sejumlah Rp  148.635.000

(4)  Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

Hibah sejumlah Rp  -
Sumbangan dari Pihak Ketiga sejumlah Rp  -

Pasal 3

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Belanja Langsung sejumlah Rp.   38.600.000
Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 182.750.000

Pasal 4

(1)    Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp      5.000.000
Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp

(2)    Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sejumlah Rp. -
Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.     5.000.000
Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan sejumlah Rp. -
Penerimaan pinjaman sejumlah Rp. -

(3)    Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. -
Penyertaan Modal Desa sejumlah Rp. -
Pembayaran Utang sejumlah Rp. -

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Diundangkan di Kota Mungkid

pada tanggal …………………………………….

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

SULISTYO YUWONO

Ditetapkan di Desa Mejing

pada tanggal 20 Mei  2012

KEPALA DESA MEJING

A CHOERUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR ……

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEJING

NOMOR  188.4/4/KEP/V/2012

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA MEJING

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJING,

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa perlu mengangkat bendahara umum desa;
    1. bahwa untuk dimaksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
Mengingat :
  1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
    2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
      1. Peraturan   Daerah Kabupaten Magelang  Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14);
        1. Peraturan   Daerah Kabupaten Magelang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);
  5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 12);

11. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/39/KEP/01/2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kebupaten Magelang Tahun 2012;

12. Peraturan Desa Mejing Nomor 01 Tahun 2009 tentang RPJMDesa

Memperhatikan :

Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor 141/335/01/2012 tanggal 16 maret 2012 perihal pedoman penyusunan APBDes dan pengelolaan keuangan desa tahun 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Mengangkat saudara RUSDI (Kaur Keuangan Desa Mejing) sebagai Bendahara Umum Desa Mejing Tahun Anggaran 2012
KEDUA

:

Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke Satu bertugas :

  1. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa
  2. Menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa
  3. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran desa
  4. Membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin
  5. Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat / aset desa
  6. Melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa
  7. Membuat buku inventaris desa.
KETIGA

:

Keputdalam melaksanakan tugasnya Bendahara umum Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggung jawab kepada kepala Desa;usan ini  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT

:

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2012
KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2012

Ditetapkan di Desa Mejing

pada tanggal  20 Mei 2012

KEPALA DESA MEJING

A  CHOERUDIN

 

Tembusan :

  1. Inspektorat kabupaten magelang
  2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Magelang
  3. Camat Candimulyo
  4. Ketua BPD Desa Mejing


KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJING

NOMOR  188.4/2/KEP/VI/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MEJING

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEJING

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJING,

Membaca : Rancangan peraturan Desa Mejing tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Mejing tahun anggaran 2012
Menimbang
  1. bahwa dalam rangka kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa perlu mengangkat bendahara umum desa;
  2. bahwa untuk dimaksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
Mengingat :
  1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan   Daerah Kabupaten Magelang  Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14);
  5. Peraturan   Daerah Kabupaten Magelang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);
  9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 2);
  10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 12);
  11. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/39/KEP/01/2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kebupaten Magelang Tahun 2012;
  12. Surat Bupati Magelang Nomor 141/335/01/2012 Tanggal 16 Maret 2012 tentang perihal Pedoman Penyusunan APBDesa tahun 2012 dan Pengelolaan Keuangan Desa
  13. Peraturan Desa Mejing Nomor 01 Tahun 2009 tentang RPJMDesa

Memperhatikan :

Surat Bupati Magelang Nomor 141/335/01/2012 tanggal 13 maret 2012 perihal pedoman penyusunan APBDes dan pengelolaan keuangan desa tahun 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menyetujui Rancangan peraturan desa Mejing tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Mejing Tahun Anggaran 2012
KEDUA

:

Kepala Desa untuk segera menetapkan Rancagan peraturan Desa Mejing tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2012 menjadi Peraturan Desa
KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2012

Ditetapkan di Desa Mejing

pada tanggal  20 Mei 2012

KETUA BPD DESA MEJING

BAMBANG SUNGKONO

 

 

 

Tembusan :

  1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang
  2. Camat Candimulyo
  3. Kepala Desa Mejing
About these ads