Permasalahan Hukum Menjadi Polemik Desa

                Kemajuan jaman, IPTEK, dan globalisasi menuntut masyarakat untuk sadar hukum. pengetahuan dan kesadaran hukum sangat penting dan berguna dikalangan masyarakat. Tanpa adanya pengetahuan dan kesadaran hukum, masyarakatakan sulit berkembang. Terlebih pengetahuan dan kesadaran hukum sekarang ini tentu saja menjadi jantung dari masyarakat untuk hidup bermasyarakat. Maka dari itu pengetahuan dan kesadaran hukum merupakan suatu kebutuhan di era globalisasi.

               Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, menjadi problem tersendiri bagi masyarakat, terutama kalangan masyarakat desa.hal tersebut juga didorong dengan keengganan masyarakat untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan hukum.Pengetahuan yang minim dari masyarakat membuat masyarakat desa cenderung enggan untuk mengurus berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi negara. Mereka beranggapan bahwa perangkat desa adalah satu-satunya pihak yang harus mengerti tentang aturan hukum dan melayani warganya dengan pengetahuan tersebut. Hal tersebut justru berimbas pada kinerja para perangkat desa yang semakin berat mengingat masyarakat desa yang kurang paham akan hukum itu sendiri.

              Dari beberapa permasalahan hukum yang terjadi didalam masyarakat Desa Mejing, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan utama dari sekian banyak permasalahan hukum yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan hukum.Kurangnya pengetahuan warga Desa Mejing akan birokrasi,koordinasi, permasalahan administratif (akta kelahiran, akta Hak kepemilikan tanah, pendaftaran merek, pembuatan KK, pembuatan SIM, e-KTP, pengurusan pajak), perselisihan antarwarga (supporter bola), kriminalitas (pencurian), keengganan akan partisipasi dalam pemilihan umum, minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pendidikan yang rendah, menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri. Hal tersebut tampaknya menghambat perkembangan potensi Desa Mejing.

Pemetaan Permasalahan Hukum

              Dengan hasil survey permasalahan hukum yang telah dilakukan di 9 dusun yaitu dusun Mejing I,Mejing II,Mejing III,Mejing IV,Mejing Va,Mejing Vb,Mejing VI,Mejing VII,Mejing VIII,di sini TIM KKN II UNDIP 2013 mencoba untuk membuat pemetaan permasalahan yang terjadi di desa Mejing, yaitu sebagai berikut:

1.       BIROKRASI

  • BLSM:

            Pembagian BLSM di Desa Mejing dirasa kurang tepat sasaran oleh sebagian kalangan kepala dusun dan masyarakat dari masing-masing dusun di Desa Mejing. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertentangan antara warga dengan perangkat desa dan juga menimbulkan kecemburuan sosial antar warga itu sendiri. Apabila kita melihat dari sisi birokrasi sebenarnya perangkat desa sudah sangat baik dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengiriman berkas warga Desa Mejing ke pemerintahan diatasnya untuk kemudian dilakukan penetapan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan BLSM. Padahal apabila kita perhatikan, kesalahan sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah pusat selaku panitia penetapan masing-masing individu yang berhak mendapatkan BLSM, sehingga dalam penentuan individu yang berhak tersebut perangkat desa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan melainkan hanya sebagai fasilitator penyalur BLSM.

  • Kurangnya Pengetahuan Birokrasi Di Pemerintahan:                                                                               Kebanyakan kepala dusun dari Desa Mejing mengeluhkan tentang kemanakah seharusnya mereka meminta bantuan dari pemerintah selain perangkat desa dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dari desa itu sendiri. Kurangnya pengetahuan yang mereka miliki dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten atau kota kepada warga dan perangkat desa membuat mereka sulit untuk mengembangkan potensi desa.

2.       Administratif

  • Akta Kelahiran :

Masih banyaknya warga Desa Mejing yang masih menganggap remeh pentingnya akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Warga menganggap bahwa akta kelahiran hanya digunakan sebagai syarat untuk menikah saja, sehingga banyak warga baru membuat akta kelahiran saat mereka hendak menikah. Padahal keterlambatan membuat akta kelahiran tersebut sangat merugikan warga baik dari segi kegunaan akta itu sendiri, biaya yang dikeluarkan, dan waktu yang digunakan untuk kepengurusan akta yang terlambat dibuat.

  • Akta Kepemilikan Tanah :

Masih banyak warga yang belum memiliki akta tanah yang menunjukan bahwa tanah yang ditinggali tersebut merupakan milik pribadi. Hal tersebut didasari oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta hak kepemilikan tanah tersebut dan mahalnya biaya pendaftaran akta hak kepemilikan tanah tersebut.

  • Pendaftaran Merk :

Masih rendahnya minat dan kesadaran para pengusaha usaha kecil menengah di desa untuk mendaftarkan produknya menjadi produk yang ber-merk menjadi permasalahan tersendiri. Banyak produk-produk yang mereka hasilkan tidak ber-merk sehingga membuat harga jual dari hasil produksi mereka rendah. Dengan begitu mereka tidak dapat mengoptimalkan hasil produksinya menjadi produk yang berkualitas dan ber-merk.

  • Pembuatan SIM :

Kebanyakan warga Desa Mejing masih belum memilki SIM, baik yang berusia 17 tahun ke atas maupun pengendara yang masih dalam kategori usia anak. Padahal kebanyakan dari mereka mengendarai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.Hal itu biasanya didasari oleh tingginya pembuatan biaya SIM,persyaratan yang cukup rumit, dan lokasi pembuatan SIM yang cukup jauh dijangkau oleh sebagian masyarakat desa. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa tidak memiliki SIM sudah cukup asalkan dapat berkendara.

  • E-KTP :

Walaupun program pembuatan E-KTP sudah lama berlangsung, akan tetapi masih banyak warga Desa Mejing yang belum melakukan pembuatan E-KTP. Sebanyak 30 % dari warga Desa Mejing belum melakukan pembuatan E-KTP dengan berbagai alasan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya E-KTP membuat warga enggan untuk melakukan pembuatan E-KTP. Padahal sebagaimana kita ketahui pembuatan E-KTP merupakan program yang tidak dipungut biaya atau gratis dari pemerintah pusat yang tentunya sangat bermafaat bagi semua rakyat Indonesia terutama masyarakat desa guna pengurusan administrtif penduduk.

  • Pengurusan Pajak (SPPT) :

Kurangnya pengetahuan warga desa akan kepengurusan pajak terutama pengisian SPPT didasari kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Kebanyakan warga beranggapan bahwa mereka tidak mendapatkan apapun dari membayar pajak. Padahal pajak memang tidak memberikan kontraprestasi (timbal balik) secara langsung kepada warga desa, melainkan kontraprestasi tersebut biasanya melalui pembangunan infrastruktur desa. Dengan begitu apabila warga desa mengeluh akan buruknya infrastruktur yang mereka miliki, hal tersebut biasanya dikarenakan karena mereka tidak membayar pajak secara semestinya.

3.       Kriminalitas(Pencurian)

Salah satu bentuk kriminalitas yang sering terjadi di Desa Mejing,berdasarkan informasi yang diperoleh, adalah pencurian. Salah satunya adalah pencurian berbagai fasilitas balai desa seperti pompa air, dana sukarela, maupun perangkat komputer. Selain itu maraknya pencurian pada rumah kosong menambah catatan tindak kriminalitas di Desa Mejing. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah minimnya intensitas patroli pihak kepolisian dan jauhnya jarak Desa Mejing dengan kantor polisi.

4.       Minimnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak

Tingkat kesadaran warga berbanding lurus dengan kuantitas dan kualitas informasi yang diterima. Ketika informasi yang diterima warga desa terbatas maka demikian pula dengan kesadaran warga, terutama dalam hal membayar pajak. Mereka belum sepenuhnya mengerti manfaat dari membayar pajak untuk lingkungan, negara maupun diri sendiri, sehingga masih banyak warga desa sebagai wajib pajak yang belum membayar pajak.

Pemetaan permasalahan hukum di wilayah Desa Mejing ini diharapkan mampu menjadi perhatian masing-masing pihak yang terkait sehingga dapat meningkatkan kepekaan warga terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar terutama terkait dengan permasalahan hukum.