desaDesa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa merupakan pemerintahan terkecil yang keberadaannya tidak diakui dengan jelas dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Desa masih dianggap tidak mampu juga tidak layak mendapat dan mengelola anggaran.

                 Kembali ke masa penjajahan dahulu, desa ditempatkan sebagai pemerintahan yang paling bawah, dimana desa diwajibkan menyetorkan upeti untuk pemerintah Hindia Belanda saat itu, dan untuk keberlangsungan pemerintah juga pembangunan, maka dilegalisasi pemungutan dari wargadesanya.  Tak banyak perubahan saat ini, desa itu bagian dari pemerintahan atau sebagai suatu komunitas. Disebut bagian pemerintahan tapi tak diberikan kewenangan pemasukan dan pengelolaan anggaran yang layak, baik itu untuk pembangunan atau sekedar kesejahteraan para pegawainya. Kalau desa dianggap sebagai komunitas dan tidak termasuk dalam pemerintah, kenyataannya banyak pekerjaan urusan pemerintah yang di lakukan di tingkat desa. Bahkan standar pelayanan minimal di desa, jauh lebih baik dari pada pemerintah diatasnya.

                  Mengingat pentingnya desa sebagai bagian daripada bagian dari suatu susunan pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah, maka pentingnya regulasi peraturan sebagai perlindungan hukum bagi desa yang didalamnya terdiri dari masyrakat desa, perangkat desa, dan perekonomian desa. Mungkin sampai saat ini Undang-Undang tentang desa belum ada dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangant di kaum DPR. Kelahiran Undang-undang tentang Desa sudah cukup lama dinantikan, baik oleh pemerintah desa maupun oleh warga desa itu sendiri. Realita dan harapan pentingnya Undang-Undang tentang desa sebagai solusi atas persoalan pembangunan desa, terutama untuk mengentaskan kemiskinan warga desa.

Dasar penyusunan dari Rancangan Undang-Undang desa itu sendiri adalah melaksanakan ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undnag-undang. Pemerintah pusat berkewajiban menata kembali pengaturan mengenai desa sehingga keberadaannya mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai kemasyarakatn dan pemerintah sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan semangat moderniasasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang. Melihat pertimbangan yang diuraikan di atas maka perlunya pemerintah membentuk Undang-undang tentang desa.

                    Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang desa sudai mulai berjalan dan selesai dan diharapkan bisa secepatnya diselesaikan. Semua Desa menginginkan segera disahkannya Undang-Undang Desa, terutama dalam pengalokasian dan wewenang pengelolaan dana 10 prosen, langsung dari APBN. Selain itu tuntutan masa jabatan kepala desa dalam satu periode menjadi 8 tahun dari 6 tahun saat ini.

                  Sejatinya posisi desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan belum mendapatkan perhatian yang memadai terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Maju dan berkembangnya desa sebetulnya pada masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa sebagai miniatur Indonesia merupakan arena politik paling dekat bagi hubungan antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan, ada hubungan menarik dan unik antara masyarakat desa dengan perangkat desa, yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas kenegaraan di level desa. Hal ini juga berkaitan dengan stagnasi pendapatan perangkat desa meski sudah diatur dengan PP No.72 / 2005 ternyata belum bisa menjawab persoalan secara merata antara satu daerah yang kaya dengan dengan daerah yang minim. Sehingga dapat dikatakan belum ada perhatian yang cukup setimpal terhadap kepala desa dan perangkat desa.

                   Penghargaan terhadap kepala desa dan perangkatnya selama ini masih diserahkan sebagian besar kepada desa itu sendiri. Di samping APBD Pemerintah Kabupaten, namun sejauh mana bantuan itu mencukupi atau belum itu masih sangat bergantung pada kemauan baik Pemerintah Daerah. Sedangkan pembagian penghasilan dari dana perimbangan, bantuan, retribusi desa, ADD dan lain-lain untuk mendukung keuangan Desa tidak ada kepastian dan sangat bergantung dari Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu perlu ada kebijakan kongkret atau pengaturan secara nasional terkait penguatan status Perangkat Desa, perlindungan keuangan Pemerintah Desa yang diakomodasi APBN sebesar 10 persen.

                Dalam konteks demikian, upaya untuk merenungkan dan merumuskan kembali pola relasi Pemerintah Daerah dengan Desa menjadi sangat penting, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang desa diharapkan natinya dapat menyusun rencana pembangunan, anggaran dan rencana alokasi anggarannya sendiri. Hal terpenting masyarakat tetap berkarakter gotong royong.