Minimnya bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah. Penyebab lainnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanh. Untuk pembuatan sertipikat maka mereka harus memiliki surat-surat kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki, akan tetapi pada kenyataannya tanah-tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan itu dimiliki secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, sehingga surat kepemilikan tanah yang mereka miliki sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Mereka menempati dan menggarap tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakat pun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik si A atau si B tanpa perlu mengetahui surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut.

Untuk tanah yang memiliki surat minim biasanya berupa leter c. Letter c ini diperoleh dar kantor desa dimana tanah itu berada, letter c ini merupakan tanda bukti berupa catatan  yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan. Dalam masyarakat masih banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan buku letter c, karena di dalam kurangnya sosialisasi dan pengaturan tentang letter c itu sendiri. Dan saat ini dengan adanya Undang Pokok Agraria yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 yang kemudia diganti dengan UU Nomor 24 tahun 1997 tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang tunduk pada hukum adat setempat kecuali menerangkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak adat mengingat pentingnya pendaftran tanah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria, maka setiap orang yang meiliki tanah adat diwajibkan mendaftarkan tanahnya untuk menjamin kepastian hukum.

Dasar hukum pendaftaran tanah itu sendiri terdapat di dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok agraria, mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI, dikarenakan masih minimnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah. Biasanya untuk pedesaan seperti informasi yang telah didapat, pendaftaran tanah yang dilakukan di pedesaan biasanya menggunakan Letter C yang pada proses akhirnya akan didaftarkan pada

Badan Pertanahan (BPN). Proses Letter C biasanya dilakukan oleh notaris.

Proses Letter C           :

1. Letter C itu sendiri telah ada atas pemilik nama siapa, kemudian dilampirkan KTP, Slip pembayaran pajak terbaru, dan kartu keluarga kesemuanya dijadikan dalam 1 berkas.

2. setelah berkas selesai, si pemohon dapat mengambil blanko proses letter C dari notaris atau BPN. Kemudian diketik sesuai identitas setelah selesai lalu dikembalikan ke kelurahan/perangkat desa.

3. selanjutnya dari pihak kelurahan akan dicek kebenarannya

4. setelah kebenarannya di cek dan sudah dapt dipastikan dilanjutkan dengan meminta tanda tangan ke kepala desa atau lurah atau pemerintahan desa, diberi nomor dan diberi tahu asal-usul tanahnya

5. setelah letter C selesai baru bisa didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Letter C itu sendiri sebenarnya lebih mirip seperti sertifikat. Letter C terbagi menjadi         :

a. Letter C jual beli dengan Akta Jual Beli (AJB)

b. Letter C warisan dengan Surat Keterangan Warisan

proses Letter C yang sering dilakukan biasanya memakan waktu dari 1-12 bulan, waktu ini ditentukan berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pendaftaran serta luas tanahnya.

1. Dilakukan daftar pengukuran yang memakan waktu 1-2 minggu

 2. Setalah selesai daftar pengukuran mulai diterjunkan petugas ukur yang fungsinya untuk mengukur luas tanah di lokasi pengukuran,proses ini memakan waktu hingga 2-3 bulan sampai terbitnya Surat Ukur

3. Setelah surat ukur turun selanjutnya turun kekepanitiaan yang bertugas untuk mengumumumkan apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak, proses ini memakan waktu hingga 2 bulan. Jika tanah tersebut bermasalah maka diselesaikan dalam waktu 2 bulan tersebut. Setelah pengurusan itu selesai biasanya dilakukan pengumuman status tanah dalam waktu 1 bulan. Setelah semuanya selesai dilakukan pembekalan untuk sertifikat yaitu dicek kebenarannya (2 bulan)

4. kalau dihitung prosesnya mencapai 7 bulan lalu didaftarkan ke BPN, dan akhirnya mencapai waktu 1 tahun

  • Letter C untuk Akta Jual Beli

Syarat :

1. sertifikat asli yang memiliki tanah, KTP suami/istri beserta Kartu Keluarga, slip pembayaran pajak terbaru. Proses ini memakan waktu 2 minggu – 1 bulan, bisa dipercepat hingga 3 hari dengan memakai fee khusus

2. selanjutnya dilengkapi dengan berkas pembeli yakni KTP pembeli dan KK pembeli

  • Letter C untuk Tanah Turun Waris

Syarat  :

1. Pemilik sertpfikat mempunyai surat kematian suami atau istri yang meninggal. KTP para ahli waris (foto copy), slip pembayaran pajak terbaru, surat keterangan waris yang diakui oleh desa dan kecamatan untuk turun waris, lalu ke BPN dan biasanya tidak perlu memakai notaris. Biasanya dalam Letter C untuk Tanah Turun Waris menggunakan APHB untuk menyambung turun waris tersebut. Sedikit catatan bahwa untuk tanah sawah tidak boleh dipecah-pecah, tetapi dalam keadaan mendesak tanah warisan bisa dipecah minimal 500m.

  • SERTIFIKAT MASAL

Sertipikat masal biasanya merupakan proyek nasional dari pemerintah pusat, biasanya diadakan setiap tahun selalu ada. Biasanya yang terkena proyek nasional dalam bentuk sertipikat tanah masal yaitu desa yang belum terkena proyek masal tersebut. Sertipikat masal tersebut biasanya diajukan oleh kepa desa dalam hal di desa tersebut belum banyak dari warganya yang meiliki Letter C

Letter C didaftarkan menjadi sertifikat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Nomor C biasanya didapat dari kelurahan, setiap permohonan letter c biasanya dibuat dengan 2 rangkap. Dan membuat pernyaataan biasanya pemohon.